TOLITOLI – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli yang baru, Budi Mulyadi, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Tolitoli, dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemerintah di Kabupaten Tolitoli.
Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Ibnu Firman Ide Amin, didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Tolitoli, Andi Gunawan, di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala KPP Pratama Tolitoli turut didampingi oleh:
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan kepatuhan perpajakan di wilayah Kabupaten Tolitoli.
Dalam pembahasan, kedua pihak menekankan pentingnya membangun komunikasi aktif dan kolaborasi lintas instansi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, khususnya di bidang edukasi perpajakan, kepatuhan administrasi perpajakan, serta pengamanan kebijakan pemerintah terkait penerimaan negara.
Kepala KPP Pratama Tolitoli, Budi Mulyadi, menyampaikan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu fokus utama pihaknya. Menurutnya, kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas penerimaan negara.
“Kepatuhan masyarakat dalam pelaporan dan pembayaran pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu diperlukan dukungan semua pihak untuk membangun budaya taat pajak di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah kebijakan strategis pemerintah di bidang perpajakan, di antaranya:
Pihak KPP Pratama Tolitoli juga berharap koordinasi antar lembaga dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas negara secara optimal, khususnya dalam menjaga stabilitas penerimaan negara di daerah.
Sementara itu, Kajari Tolitoli, Ibnu Firman Ide Amin, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Tolitoli dalam mendukung pengamanan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan strategis di bidang perpajakan sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
“Sinergi antar instansi pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dan mendukung pembangunan daerah. Kejaksaan siap mendukung langkah-langkah preventif maupun koordinatif dalam pengamanan kebijakan pemerintah,” ungkap Kajari.
Secara umum, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif serta menunjukkan hubungan koordinatif yang baik antar instansi pemerintah di Kabupaten Tolitoli dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
TOLITOLI, 1 Maret 2026 – Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang konkret dan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli secara resmi menggelar Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 30 Januari 2026.
Kegiatan apel yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh jajaran pimpinan, para Kepala Seksi, Kasubag, jaksa fungsional, serta seluruh staf dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Tolitoli. Apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah tonggak awal yang menegaskan komitmen seluruh insan Adhyaksa di Tolitoli untuk bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Puncak acara apel tersebut ditandai dengan prosesi penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas. Penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli dan diikuti secara bergantian oleh seluruh jajaran. Melalui goresan tinta di atas papan komitmen tersebut, seluruh jajaran Kejari Tolitoli berikrar untuk menjauhi segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menolak segala bentuk gratifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sejalan dengan tata nilai kejaksaan dan core values ASN, yakni “Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta semboyan “Bangga Melayani Bangsa”, Pencanangan Zona Integritas ini diharapkan dapat membawa perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) di lingkungan Kejari Tolitoli. Pelayanan yang berbelit-belit harus ditinggalkan, diganti dengan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Tolitoli.
Ke depannya, Kejaksaan Negeri Tolitoli akan terus mengoptimalkan berbagai program kerja dan inovasi pelayanan publik demi meraih predikat WBK dan WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dukungan dan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat Tolitoli juga sangat diharapkan agar Kejari Tolitoli dapat terus mengawal penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berintegritas tinggi.
BOGOR, Jawa Barat — Sejumlah pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah berkumpul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Rakornas ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, dan menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintahan agar pembangunan nasional berjalan efektif dan terkoordinasi baik antar tingkat pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tolitoli turut mengirimkan delegasi lengkap, di antaranya:
Kehadiran lengkap jajaran Forkopimda Tolitoli dalam Rakornas ini menegaskan komitmen Kabupaten Tolitoli dalam mendukung arahan pemerintah pusat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor di daerah.
Pembukaan Rakornas diwarnai dengan sambutan Kepala Negara yang menekankan pentingnya kesamaan langkah pusat dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk penguatan sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Acara diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri atas pejabat kementerian/lembaga, gubernur, bupati/walikota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda dari seluruh Tanah Air. Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara juga hadir dalam perhelatan tersebut.
Rakornas di Bogor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kebijakan vertikal dan horizontal, memastikan implementasi program prioritas presiden dapat terlaksana secara efektif hingga tingkat desa dan kota.
Senin, 17 November 2025, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Tolitoli. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli dan dihadiri oleh unsur lintas instansi antara lain Kementerian Agama, MUI, FKUB, Polres Tolitoli, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, serta tokoh agama dan perwakilan masyarakat.
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban, khususnya dalam menghadapi dinamika perkembangan aliran kepercayaan, kelompok keagamaan, serta isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Pembentukan Tim PAKEM Kabupaten Tolitoli Tahun 2025 kembali ditegaskan sebagai langkah koordinatif lintas sektor dalam rangka deteksi dini, mitigasi potensi gangguan, dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama.
Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengawasi perkembangan aliran kepercayaan sesuai kewenangan Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terutama fungsi jaksa dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Ditekankan bahwa penguatan pengawasan dilakukan secara edukatif, preventif, dan proporsional untuk menjaga keharmonisan sosial di wilayah Kabupaten Tolitoli.
Dalam rapat tersebut, para peserta menyampaikan pandangan umum terkait situasi toleransi dan dinamika keberagamaan di Tolitoli. Sejumlah masukan mencakup pentingnya peningkatan koordinasi cepat antarinstansi, pendataan kelompok keagamaan, serta kewaspadaan terhadap potensi pengaruh paham intoleransi dan radikalisme, terutama melalui media sosial dan ruang digital.
Rapat juga menyepakati perlunya pembaruan data dan peningkatan komunikasi lintas sektor guna mempercepat respons terhadap isu keagamaan yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Seluruh unsur sepakat mendukung pemeliharaan kerukunan melalui pendekatan dialogis, pembinaan, dan pemantauan situasi secara berkesinambungan.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi serta membangun mekanisme deteksi dini yang lebih efektif dalam menjaga ketenteraman dan harmonisasi kehidupan beragama di Kabupaten Tolitoli.